Berbagai Perundingan dan Perjanjian Pasca kedatangan NICA (Materi IPS SMP)

Salah satu materi yang  dipelajari di SMP bidang IPS adalah tentang Sejarah Indonesia. Peristiwa menjelaskan bagaimana kedudukan Indonesia di Luar Negeri setelah merdeka dan apa yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur perundingan. Semoga dengan mengetahui hal ini kita lebih bersyukur dan memahami besarnya arti kemerdekaan ini.

1. Perundingan Linggarjati

 

Perundingan linggarjati 1 berlaku pada 11-13 november 1946. hasil perundingan ditandatangani 15 november 1946. tapi baru ditandatangani dengan sah tanggal 25 maret 1947

tokoh delegasi perundingan linggarjati:

• Belanda: Hubertus van Mook dan Prof.
  
  
  Dr. Ir. W. Schermerhon
• Indonesia: Sutan Syahrir, A.K. Gani, Amir Syarifudin, dan Susanto Tirtoprodjo
• Inggris (Penengah): Lord Inverchapel dan Lord Killearen

Isi perjanjian linggarjati:

1. Belanda mengakui secara sesungguhnya Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura
2. Belanda harus meninggalkan daerah-daerah tersebut paling lambat 1 januari 1949
3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia (RI)
4. RIS dan Belanda akan memebentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya

Belanda mengkhianati perjanjian linggarjati dengan melancarkan agresi militer I pada 21 juli 1947

2. Perundingan Renville

 

Hasil perjanjian linggarjati menyepakati berdirirnya RIS yang diakui Belanda. namun Belanda hanya mau mengakui RIS sebatas Jawa dan Madura saja

Isi Perjanjian Renville itu adalah sebagai berikut.

1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.

Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit karena diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda 1. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, terdapat ganggian internal hingga  Kabinet Amir Syarifuchlin jatuh, digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunva dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Keadaan seperti itu dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer ke-2.

3. Perundingan Roem Royen

 Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia.

Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. 

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik
Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. 

Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949
diselenggarakan siding kabinet. Dalam sidang tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada wakil presiden Moh Hatta dan diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

Konferensi Meja Bundar

Dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

 Beberapa poin penting: 

• ”pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.
• pembentukan Uni Belanda- Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara
  simbolis; 
• Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri;
  Irian Barat masih dikuasasi Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut
• Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak langsung menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Dengan terbentuknya negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat terdapat strategi memecah belah persatuan kesatuan Indonesia.

Sumber: 

• https://tirto.id/sejarah-perjanjian-linggarjati-latar-belakang-isi-tokoh-delegasi-f9zC
• https://tirto.id/sejarah-perundingan-renville-latar-belakang-isi-tokoh-dampak-f9CK
  
• https://tirto.id/terbentuknya-peta-cara-membela-tanah-air-ala-gatot-mangkoepradja-cxGL
  
• https://tirto.id/dirgahayu-hut-tni-5-oktober-urutan-sejarah-bkr-hingga-abri-f5Bw
• https://tirto.id/sejarah-agresi-militer-belanda-i-latar-belakang-kronologi-dampak-f9BS 
• https://tirto.id/agresi-militer-i-saat-belanda-mengingkari-perjanjian-linggarjati-cs8T
  
• https://tirto.id/sejarah-agresi-militer-belanda-ii-latar-belakang-tokoh-dampaknya-f9Vs